Perbatasan antara Thailand dan Kamboja, wilayah yang selama bertahun-tahun kerap diliputi sengketa, kembali menjadi sorotan sejak Juli 2025. Setelah beberapa kali konflik kecil dan insiden militer, situasi berubah drastis dengan bentrokan yang melibatkan demonstran warga sipil, penggunaan gas air mata, peluru karet, dan pembentukan pagar kawat berduri dari pihak Thailand. Dalam beberapa bulan ini, krisis perbatasan tidak hanya menyebabkan cedera fisik tetapi juga menimbulkan tekanan diplomatik yang berat antara kedua negara. link spaceman88
Apa Pemicu Ketegangan Baru?
-
Sengketa Wilayah Sejarah: Klaim perbatasan yang belum sepenuhnya disepakati oleh kedua negara masih menjadi akar masalah. Terdapat peta kolonial era 1907 dan keputusan Pengadilan Internasional (ICJ, 1962) yang mengatur beberapa aspek, namun interpretasi dan implementasi di lapangan masih sering diperdebatkan.
-
Perjanjian Gencatan Senjata Juli 2025: Pada akhir Juli, Thailand dan Kamboja menyetujui gencatan senjata setelah lima hari pertikaian yang memakan korban nyawa dan membuat ribuan warga mengungsi. Namun perjanjian tersebut terbukti rapuh, karena ketidakpercayaan dan keinginan untuk mempertahankan posisi di lapangan terus memicu insiden baru.
-
Pemasangan Barikade dan Kawat Berduri: Salah satu titik pemicu langsung adalah ketika pasukan Thailand mulai memasang kawat berduri dan barikade di wilayah yang diklaimnya sebagai bagian dari Sa Kaeo Province (Ban Nong Ya Kaeo), sementara Kamboja menyebutnya sebagai bagian dari Prey Chan, Banteay Meanchey. Warga Kamboja memprotes keras pemasangan tersebut.
Insiden-Insiden Utama: Juli dan September 2025
| Waktu | Lokasi | Peristiwa |
|---|---|---|
| Juli 2025 (24 Juli) | Sekitar Ta Moan Thom Temple dan area perbatasan di beberapa titik sepanjang garis perbatasan | Konflik bersenjata selama lima hari, melibatkan artileri, serangan udara dari Thailand dengan jet F-16, serta banyak korban sipil. Banyak warga mengungsi. |
| 17 September 2025 | Ban Nong Ya Kaeo (Sa Kaeo, Thailand) dan Prey Chan (Banteay Meanchey, Kamboja) | Aksi protes warga sipil Kamboja terhadap pemasangan barikade. Thailand menembakkan gas air mata, peluru karet, dan alat kontrol massa lainnya. Puluhan warga mengalami luka, termasuk biksu. Kedua pihak saling tuduh melanggar gencatan senjata. |
Dampak pada Warga dan Negara
-
Korban dan Pengungsi: Bentrok di perbatasan telah menyebabkan puluhan warga terluka, termasuk sipil dan biksu. Di Juli, ribuan warga harus mengungsi dari daerah yang terkena dampak tembakan artileri dan penyergapan.
-
Kerusakan Infrastruktur dan Kehidupan: Rumah warga, fasilitas publik, bahkan rumah sakit mengalami gangguan. Sekolah dan tempat ibadah ikut menjadi terdampak dalam konflik bersenjata panjang.
-
Krisis Kepercayaan dan Diplomasi: Kamboja mengecam keras tindakan Thailand, menyebutnya pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Thailand membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa tindakan diambil untuk menjaga keamanan dan memitigasi apa yang dianggap sebagai pelanggaran oleh warga Kamboja di zona sengketa. Perbedaan versi menjadi penyebab meningkatnya saling tuduh.
-
Ketegangan Regional dan Keamanan: Situasi ini menarik perhatian negara-negara tetangga serta organisasi internasional. ASEAN, PBB, dan negara lain menyerukan de-eskalasi dan penyelesaian damai. Ancaman penggunaan kekerasan lebih lanjut jika gencatan senjata gagal ditegakkan menjadi kekhawatiran besar.
Klaim Kedua Pihak
| Klaim Thailand | Klaim Kamboja |
|---|---|
| Wilayah Ban Nong Ya Kaeo jelas dalam kedaulatan Thailand. Barikade dan kawat berduri dipasang di dalam wilayah yang diakui Thailand. Pemrotes dianggap telah melanggar. | Area yang diprotes adalah bagian dari wilayah Prey Chan di Kamboja. Warga merasa pertahanan dan kegiatan warga dikekang. Tindakan Thailand dianggap provokasi. |
Tantangan dalam Penyelesaian dan Gencatan Senjata
-
Pembangunan Peta Perbatasan yang Tedyang Ambigu: Banyak bagian perbatasan belum memiliki demarkasi resmi atau peta yang disepakati bersama. Peta kolonial lama sering berbeda tanggapan di lapangan.
-
Kurangnya Kepercayaan: Setiap insiden kecil mudah memicu krisis kepercayaan. Kesepakatan gencatan senjata mudah rusak dengan tuduhan baru atau tindakan di lapangan yang dirasa melanggar.
-
Akses kepada Masalah Sipil: Warga lokal sering menjadi pihak terdampak langsung—kemiskinan, kerusakan rumah, gangguan kehidupan sehari-hari—namun suara mereka jarang didengar dalam negosiasi tingkat tinggi.
-
Intervensi Internasional Terbatas: Meski ada tekanan dari ASEAN dan organisasi internasional, solusi praktis seperti demiliterisasi area sengketa atau jalur komunikasi langsung antara masyarakat masih belum memadai.
Solusi dan Harapan ke Depan
-
Dialog Diplomatik Terus-menerus: Thailand dan Kamboja perlu membuka jalur dialog yang kuat, termasuk negosiasi peta perbatasan, penyelesaian klaim masyarakat setempat, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai.
-
Penegakan Gencatan Senjata yang Tegas: Pihak militer dan keamanan kedua negara wajib mematuhi kesepakatan, termasuk pembatasan aktivitas militer dan pemasangan infrastruktur (barikade, kawat) di area sengketa.
-
Perlindungan Hak Sipil dan Kemanusiaan: Warga penduduk lokal harus diprioritaskan dalam mitigasi dampak konflik: akses layanan kesehatan, keamanan, kompensasi jika ada kerusakan.
-
Keterlibatan ASEAN dan PBB: Pihak internasional bisa menjadi mediator, observer, dan memfasilitasi mekanisme hukum atau mediasi formal guna mencegah eskalasi lebih lanjut.
-
Transparansi di Media dan Lapangan: Perlu dokumentasi yang jelas tentang insiden, korban, dan tanggapan resmi agar tidak terjadi propaganda atau kesalahpahaman yang makin memperparah situasi.
pesan
Konflik perbatasan Thailand–Kamboja yang meletus kembali di pertengahan dan akhir 2025 menunjukkan bahwa sengketa wilayah yang lama belum terselesaikan terus memiliki potensi memicu konflik baru. Meski sudah ada gencatan senjata di Juli, peristiwa-peristiwa di September membuktikan bahwa kedamaian itu rapuh. Dengan adanya bentrokan fisik, penggunaan gas air mata, peluru karet, dan beragam tuduhan di antara kedua negara, dampak nyata tidak hanya pada tingkat diplomat tetapi juga warga biasa yang menjadi korban.
Stabilitas dan keamanan di kawasan sangat bergantung pada kemampuan kedua negara untuk menghormati perjanjian damai, menunjukkan itikad baik dalam dialog, dan melindungi warga dari efek konflik yang seharusnya tidak mereka alami. Perdamaian bukan hanya soal sumpah di kertas, tetapi tentang kenyataan di lapangan—kehidupan sehari-hari, rasa aman, dan keadilan bagi semua pihak.
